BANGKA TENGAH — Dugaan pergerakan pasir timah dalam jumlah besar dari wilayah Desa Permis menuju Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, mulai menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebut material timah diduga masuk ke sebuah lokasi yang dikaitkan dengan pria berinisial HN.
Tak main-main, sumber menyebut volume material yang diduga masuk ke lokasi tersebut dapat mencapai sekitar 6–7 ton dalam satu minggu. Bahkan, sekitar 30 karung disebut dikirim pada Jumat lalu. Namun, angka tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum terverifikasi secara independen.
Nama IL, warga asal Desa Permis, turut disebut dalam informasi yang dihimpun sebagai pihak yang diduga mengantarkan atau memasok material timah menuju lokasi tersebut. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang membuktikan keterlibatan IL maupun memastikan asal-usul seluruh material yang disebut masuk ke Terak.
Sorotan semakin mengarah pada dugaan aktivitas penampungan atau pengolahan timah di lokasi HN. Masyarakat menyebut adanya aktivitas yang dikenal sebagai “penggorengan timah”, termasuk dugaan kegiatan pada waktu tertentu. Jika benar, persoalannya bukan sekadar berapa ton timah yang masuk, tetapi dari mana material tersebut berasal dan apakah seluruh rangkaian kegiatannya memiliki dasar hukum.
Pertanyaan yang kini layak dijawab aparat sangat konkret: apakah timah tersebut berasal dari wilayah pertambangan berizin? Apakah memiliki dokumen asal-usul? Siapa pemasoknya? Siapa pembelinya? Ke mana material tersebut selanjutnya dibawa? Apakah lokasi penampungan memiliki perizinan yang dipersyaratkan?
Dugaan aliran material dari Permis ke Terak juga membutuhkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar mengandalkan informasi dari sumber. Aparat dapat menelusuri dokumen transaksi, kendaraan pengangkut, catatan timbangan, asal material, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.
Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polres Bangka Tengah, Polsek Simpang Katis, serta unsur terkait diharapkan tidak membiarkan informasi tersebut berhenti sebagai isu. Jika benar terdapat pengiriman timah dalam volume besar, penelusuran dapat dilakukan untuk memastikan legalitas material sekaligus memutus mata rantai perdagangan apabila ditemukan pelanggaran.
Publik tidak membutuhkan tudingan tanpa bukti. Publik membutuhkan kepastian hukum. Bila material tersebut legal, asal-usul dan dokumennya dapat dijelaskan. Namun jika pemeriksaan menemukan adanya material tanpa dokumen yang sah atau kegiatan yang melanggar ketentuan, masyarakat tentu berharap proses hukum dilakukan secara transparan.
IL dan HN juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar. Hingga berita ini ditulis, keterangan substantif dari kedua pihak mengenai dugaan tersebut belum diperoleh.
Kini bola berada di tangan aparat: telusuri asal-usulnya, periksa dokumennya, cek lokasi, dan ungkap rantai pasoknya. Sebab jika benar material timah dalam jumlah tonase besar bergerak dari Permis menuju Terak, pertanyaan publik bukan lagi sekadar “ada atau tidak?”, melainkan “dari mana, milik siapa, dan berdasarkan dokumen apa?”
(Red)
