barometer86com Pangkal pinang— Dugaan kasus penipuan yang menyeret nama Acen menjadi sorotan setelah sejumlah korban mengaku mengalami kerugian dengan modus yang disebut dilakukan dalam berbagai cara.
Informasi yang dihimpun menyebut, dugaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu korban maupun satu bentuk transaksi. Sejumlah pihak mengaku menjadi korban setelah adanya tindakan atau janji yang kemudian diduga tidak sesuai dengan kenyataan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah berbagai kejadian yang dialami para korban merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan pola yang sama?
BUKAN SEKADAR SATU MODUS?
Jika keterangan para korban dapat dibuktikan, aparat penegak hukum perlu melihat perkara tersebut secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu laporan secara terpisah.
Pasalnya, apabila terdapat pola berulang, korban yang lebih dari satu, serta adanya kerugian materiil, maka rangkaian kejadian tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat unsur kesengajaan, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sejak awal.
Bukti berupa percakapan, transfer rekening, kuitansi, perjanjian, rekaman komunikasi, dokumen transaksi, serta keterangan para korban dan saksi dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
PASAL 492 KUHP MENANTI PEMBUKTIAN
Perbuatan yang memenuhi unsur penipuan dapat dikenakan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara atau denda kategori V.
Namun, penerapan pasal tersebut tetap harus didasarkan pada unsur pidana dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan.
Apabila dugaan penipuan dilakukan melalui sarana elektronik, aspek hukum terkait transaksi dan informasi elektronik juga dapat perlu diperiksa berdasarkan ketentuan UU ITE yang berlaku. UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU ITE dan berstatus berlaku.
KORBAN MINTA KASUS JANGAN BERHENTI DI TENGAH JALAN
Para korban berharap laporan dan bukti yang mereka miliki dapat diperiksa secara serius. Mereka juga meminta agar apabila memang terdapat korban lain dengan modus serupa, seluruh informasi tersebut dapat dihimpun untuk melihat pola dan rangkaian perbuatannya secara utuh.
Di sisi lain, Acen tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan. Dugaan penipuan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan apabila berlanjut, putusan pengadilan.
Kini pertanyaan publik sederhana namun penting:
Benarkah ada lebih dari satu korban? Benarkah modus yang digunakan berulang dengan pola berbeda? Berapa total kerugian yang dilaporkan? Dan apakah seluruh transaksi tersebut memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
( Sumber Berita Korban )
